GANJAR INTRUKSIKAN, PENANGANAN PMK SEBAIKNYA PERZONA BUKAN WILAYAH PEMERINTAHAN

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan, penanganan PMK atau penyakit mulut dan kuku seharusnya dilakukan perzona bukan wilayah pemerintahan. Hal tersebut dilakukan agar pergerakan hewan ternak dan elemen lain pembawa virus tidak dapat bergerak leluasa.

“Tadi ada yang usul basis desa atau kecamatan. Kalau menurut saya zona, apakah desa dan beberapa desa atau kecamatan dan beberapa kecamatan, sehingga tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan,” kata Ganjar.

“Kadang-kadang kan sapinya juga piknik-piknik, kambingnya piknik-piknik, dan ini tidak hanya sapi saja, ada kerbau, ada babi, ada kambing ya, jadi hewan yang kuku belah,” kata Ganjar.

Orang nomor 1 Jawa Tengah tersebut memberikan contoh kasus ditracing ditemukan indikasi bahwa hewan ternak di satu lokasi tidak pernah keluar kandang tetapi tetap terinfeksi PMK. Kuat dugaan penularan terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang.

“Ini yang penting untuk dilakukan dan SOPnya kita siapkan karena penularan virusnya itu airborne, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada masker untuk sapi jadi agak riskan memang penularannya,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, PMK telah menjadi PR bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya menjadi cukup eksponensial. Meski demikian Ganjar optimis penyakit ini dapat dikendalikan karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Ganjar satu hal penting untuk penanganan kasus ini adalah data.

“Nah siapa yang mendata, sementara ini kan ada penyuluh. Kita mempercayakan kepada kawan-kawan yang sering berhubungan dengan ternak, kelompok ternak, dan seterusnya. Teman-teman yang bekerja sebagai inseminator biasanya juga sangat akrab sama sapi, ini juga bisa digunakan. Kampus dan mahasiswa bisa digunakan, konsepnya sudah ada,” jelas Ganjar.

Selain itu di Jawa Tengah juga ada Jogo Ternak dan Bolo Ternak yang harus dimaksimalkan betul untuk mengecek agar tidak hanya menjadi jargon semata. Ganjar juga memberikan arahan kepada dinas terkait mengenai langkah penanganan di Jawa Tengah. Salah satunya tentang percepatan vaksinasi hewan.

“Beberapa item tadi kita sampaikan kepada kawan-kawan dinas setelah rapat dengan Menko Marves agar dilakukan percepatan karena faktanya memang kebutuhan vaksin kita masih jauh dari yang ada,” ungkap Ganjar.

Sejauh ini jumlah vaksin yang sudah diperoleh Jawa Tengah baru 75.500 dosis. Padahal jumlah hewan ternak, baik sapi maupun kerbau, yang ada di Jawa Tengah sekitar 2,1 juta ekor. Agar semua dapat divaksinasi maka membutui sekitar 6 juta vaksin.

“Kita butuh kira-kira 6 jutaan vaksin karena akan ada tiga kali. Minimal kalau enam bulan ke depan ini bisa disuntik vaksin pertama itu bisa cepat. Maka saya minta carikan vaksinnya ada di mana. Tadi keputusannya Kementan sudah ada ahlinya untuk melakukan atau membuat vaksin sendiri. Kalau perlu impor ya impor tetapi tadi diperintahkan oleh Menko Marves dicari produk yang dalam negeri. Sejauh mana bisa dilakukan sehingga kita akan bisa melakukan isolasi atau karantina-karantina,” kata Ganjar.

Dalam rapat bersama Menko Marves, Ganjar juga menyampaikan temuan di lapangan terkait pergerakan hewan maupun pedagang hewan. Ia mengatakan bahwa karantina hewan ternak sudah dikarantina di kandang dan tidak pergi ke mana-mana.

Tetapi pada saat itu justru pedagang bergerak dari kandang ke kandang. Hal itu menjadi salah satu yang harus diwaspadai karena bisa jadi para pedagang itu bisa membawa virus.

Share this post