GANJAR JADIKAN BELANDA SEBAGAI CONTOH, UNTUK ATASI BANJIR ROB DI PEKALONGAN

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berupaya untuk mengurangi potensi banji rob di Pekalongan. Program tersebut dinamanakan Flood Resilience Alliance atau kelompok ketahanan banjir. Program itu menyasar wilayah kabupaten dan kota Pekalongan Raya yang sering terdampak banjir rob.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebijakan: Masa Depan Pekalongan Konsekuensi dari Setiap Kebijakan dan Aksi yang dilaksanakan di Arrus Hotel, Semarang pada Rabu (21/9).

“Ada program Flood Resilience Alliance, ini bagus karena ada kepedulian dan tidak terlalu gede karena bicara Pekalongan dan sekitarnya. Maka kabupaten dan kota di Pekalongan akan diselesaikan masalah robnya,” ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan 3 hal menangani banjir rob Pekalongan. Di antaranya, antisipasi dan penanggulangan banjir rob, pendekatan kepada masyarakat terkait rumah panggung dan transportasi air hingga alternatif pengosongan pemukiman langganan banjir.

Sebagai langkah antisipatif, Ganjar menyampaikan penataan kawasan pemukiman tahan banjir seperti yang ada di Belanda. Namun, kendalanya ada pada besarnya anggaran yang harus dikeluarkan.

“Diskusinya saya pantik dengan 3 pertanyaan, pertama penanganan rob itu kita sanggup enggak mengatasi secara fisik, sebenarnya sanggup tapi mahal sekali layaknya beberapa kota di Belanda yang melakukan itu dan dipelihara seumur hidup,” kata Ganjar.

Pekalongan sebagai kawasan langganan banjir rob, kata Ganjar, warganya harus diberikan pengetahuan ihwal pemukiman permanen dan semi permanen. Jika warga tetap bertahan di daerah tersebut, maka sebaiknya membangun rumah panggung.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap membantu pembangunan rumah tersebut jika warga di pemukiman rawan banjir itu sudah bersedia.

“Kemudian apakah kita bisa mendekati masyarakat untuk mereka beradaptasi? Contoh karena areanya sudah tenggelam, maka mereka yang tetep pengen tinggal di situ ya rumahnya panggung. Transportasinya air,” ucap Ganjar.

Tak hanya itu, dia juga memberikan alternatif desalinasi yang bisa direalisasikan pemerintah kabupaten dan kota Pekalongan Raya. Bahkan, alternatif lain seperti pengosongan dan pemindahan pemukiman patut dipertimbangkan.

Pihaknya masih terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan warga terkait rencana pengosongan dan pemindahan pemukiman tersebut.

“Kalau perlu teknologi yang bisa dicarikan altenatif. Umpama desalinasi. Yang paling ekstrem dipindah, maka area itu kita kosongkan. Pemindahan ini kita lagi coba komunikasi seperti yang di Demak. Dekati masyarakat, kalau mau kita bangunkan rumah,” jelas Ganjar.

Share this post