GANJAR : PEMERINTAH HARUS LAKUKAN PENINJAUAN TERHADAP PENETAPAN UMP
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus melakukan diskusi dengan buruh, pengusaha dan akademisi selama tiga hari kedepan untuk formula yang tepat dalam penetapan UMP atau Upah Minimum Provinsi.
Hal itu diungkapkan Ganjar seusai menghadiri dan membuka Rapat Kerja Wilayah II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Quest Hotel, Senin (14/11/2022).
Ganjar mengatakan, penggunaan PP 36 Tahun 2021 untuk dasar penetapan UMP, pada situasi saat ini kurang tepat.
“Kalau kita hitung-hitung UMK kita di masing-masing tempat, rasa-rasanya dengan formula itu ya perlulah mendapatkan review,” kata Ganjar.
Ganjar menyatakan, peninjauan ulang pada dasar penetapan ini perlu dilakukan. Sebab hitungan yang coba dilakukan oleh jajarannya, menunjukkan hasil yang berpotensi muncul ketimpangan.
“Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/ kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya seneng aja. Bagus itu. Tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan, ini akan terjadi gonjang-ganjing,” tutur Ganjar.
Ganjar terus mengajak dialog buruh, pengusaha hingga akademisi di Jawa Tengah. Selain mendapat usulan formula yang tepat untuk diusulkan ke Kemenaker, juga disepakati seluruh pihak.
“Dengan formula-formula itu harapannya ada konklusi yang paling bagus, yang punya kemampuan nanti untuk bisa melaksanakan. Sehingga sama-sama enak. Sehingga dalam waktu tiga hari ini, mudah-mudahan ada usulan dari kawan-kawan di Jateng yang lebih mendekati sepakat,” imbuh Ganjar.
Dari sejumlah dialog, Ganjar tertarik dengan usulan dari kelompok buruh. Mereka mengusulkan formula penetapan UMP yang mengacu pada inflasi.
Kemarin ada yang mengusulkan satu, inflasi aja pak. Tapi jangan 100%, 150% inflasi itu agak konkret juga usulannya, nah itu kita jadikan pertimbangan,” ujar Ganjar.
Sebagai informasi, penetapan untuk UMP 2023 dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
0 Response to "GANJAR : PEMERINTAH HARUS LAKUKAN PENINJAUAN TERHADAP PENETAPAN UMP"
Posting Komentar