Ganjar Menyebutkan, Progres Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah Berjalan dengan Baik

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa progres penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah berjalan dengan baik.

Verifikasi dan validasi data telah selesai dilakukan, dan beberapa intervensi, seperti penanggulangan stunting, menunjukkan perkembangan yang positif.

Dalam sebuah rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Rabu (7/6/2023), Ganjar mengatakan, pihaknya telah merancang program khusus untuk menangani kemiskinan ekstrem.

“Para kepala desa telah membantu dalam pendataan, dan verifikasinya sudah mencapai seratus persen. Beberapa intervensi telah menunjukkan hasil yang baik, seperti pengecekan kondisi rumah yang tidak layak huni, sanitasi, anak-anak yang tidak bersekolah, dan penyandang disabilitas,” terangnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Tengah, Ganjar mendorong agar intervensi yang telah dialokasikan dalam APBD, APBDes, dan APBN segera dilaksanakan. Selain itu, Ganjar juga mengusulkan penggunaan pola gotong royong dalam mengatasi kekurangan intervensi.

Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan CSR, BAZNAS, dan individu yang peduli untuk mempercepat penanganan. Menurut Ganjar, upaya yang telah dilakukan oleh para kepala daerah sangat luar biasa, sehingga percepatan dapat terjadi.

“Saat ini, kami sedang memetakan kebutuhan di setiap kabupaten dan kota. Alhamdulillah, intervensi terhadap stunting sudah mencapai seratus persen. Hal ini sangat menggembirakan, sehingga jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, penanggulangan stunting bisa selesai dalam tiga bulan,” tambah Ganjar.

Disampaikan, ia juga meminta agar hasil dari seluruh intervensi dikumpulkan pada Jumat (9/6/2023) besok agar pihaknya segera mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah kita capai.

Ganjar optimis bahwa target Presiden Joko Widodo untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 dapat tercapai, terutama di Jawa Tengah.

Beberapa strategi telah dirancang, termasuk penggunaan anggaran dari APBD yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan potensi perubahan APBD yang dapat dilakukan bersama dengan DPRD.

Ganjar menjelaskan, “Selain itu, kita juga sedang mempersiapkan RAPBD tahun 2024. Walaupun masa jabatan saya berakhir pada bulan September, tetapi desainnya dapat kita lakukan sekarang sehingga nanti kita dapat melibatkan anggota DPRD dalam merancang program di setiap kabupaten dan kota.”

Selain penanganan stunting dan disabilitas yang telah mencapai seratus persen, beberapa indikator lain masih membutuhkan intervensi.

Oleh karena itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten untuk mengambil inisiatif. Ia memberikan contoh, seperti mengajak perusahaan di masing-masing daerah untuk ikut membantu.

“Misalnya, di Grobogan, ada perusahaan semen. Mereka bisa membantu dalam hal renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan fasilitas sanitasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur fisik,” kata Ganjar lagi.

Baru-baru ini, ia bertemu dengan asosiasi penambang. Mereka juga memberikan kontribusi CSR. Semua ini tentu berada di tingkat desa, sehingga semangat gotong royong benar-benar dapat kita terapkan.

“Jika ada yang dapat memberikan bantuan tenaga, itu pun diperbolehkan, agar pekerjaan dapat selesai dengan cepat,” tegasnya.

Kerjasama dengan perusahaan juga dapat membantu dalam mengatasi masalah pengangguran. Misalnya, dengan mempekerjakan warga dalam proyek padat karya atau memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Ganjar juga sedang merancang program untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak bersekolah, terutama anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia ingin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

“Memang, masalah anak-anak yang tidak bersekolah harus menunggu tahun ajaran baru. Namun, kami sedang merancang programnya, termasuk melibatkan sekolah virtual atau kejar paket agar mereka dapat bersekolah bersama,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng memiliki target untuk mencapai hasil pada akhir tahun. “Dan kami akan menentukan berapa tenaga yang dapat kami berikan dan proyeksi hasil yang dapat kami tangani, sehingga utang kita di tahun 2024 dapat dituntaskan,” tutupnya.

Share this post