Ganjar Pranowo Setuju Pendekatan Hukum Perlu Diteruskan Terkait Illegal Fishing Yang Rugikan Negara 365 Triliun Rupiah

Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo meminta praktik illegal fishing atau penangkapan ikan yang melanggar aturan dihentikan. Ganjar menekankan, praktik illegal fishing dihentikan agar Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan.

“Biarkan luat itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu akan menjadi sumber pangan kita juga,” kata Ganjar dalam acara Rakernas PDIP ke-IV di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, upaya meningkatkan nilai pangan tidak hanya dari satu aspek saja. Perlu ada perbaikan dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu,” ucap Ganjar.

Ganjar pun mengingatkan pentingnya melakukan pengawasan dengan menggunakan pendekatan hukum. Penindakan tegas perlu dilakukan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia.

“Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang riil di lapangan, melalui pendekatan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui moderinsasi budi daya perikanan serta perbaikan sistem apa yang ada termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi logistik dalam logistic management,” ucapnya.

Ia tak memungkiri, akibat praktik illegal fishing, kerugian yang dialami negara ditaksir mencapai Rp 356 triliun. “Kita stop proses illegal fisihing yang merugikan negara kita sampai Rp 356 triliun, stop! Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri,” pungkas Ganjar.

Share this post