Ganjar Sangat Prihatin Melihat Fenomena Anggaran Riset Indonesia Kalah Dari Malaysia



Kecilnya anggaran riset menjadi perhatian besar bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menegaskan komitmennya untuk meningkatkan anggaran riset sebesar 1% dari Porduk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Ganjar menyampaikan hal tersebut saat memaparkan visi dan misinya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom.

Menurut bacapres PDI-Perjuangan tersebut dirinya kerap dikeluhkan oleh minimnya biaya riset, terutama di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

“Kita disuksi dengan peneliti, BRIN itu bercerita, itu minta dorong biaya riset bisa lebih tinggi, sampai 1% aja dari GDP,” tutur Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Menurut Ganjar, banyak penelitian kita yang justru dimanfaatkan oleh negara lain karena minimnya dukungan pemerintah.

“Ternyata banyak hasil riset kita itu udah dipakai keluar. Tentu saja ini tidak bisa jalan kalau tak ada kepastian hukum,”jelasnya.

Salah satu sektor yang membutuhkan anggaran riset dan akan bermanfaat besar adalah di energi baru terbarukan (EBT).

“Ada ekonomi biru, itu 77% nya laut dan hanya 75% bisa disumbangkan dari GDP. Kita butuh riset dari kampus, pelaku usaha dan bisa diwujudkan untu diubah menjadi kebijakan publik,” imbuhnya.

Minimnya anggaran riset sebenarnya sudah banyak dikeluhkan banyak pihak, termasuk DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin anggaran riset nasional2023 yang akan dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya Rp2,2 triliun.

Hal itu menurutnya merupakan anggaran terendah sepanjang sejarah pembangunan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) nasional.

Kemudian, terjadi kontraksi anggaran riset yang cukup dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp24.9 triliun atau 0,2% terhadap PDB.

Saat ini merosot Dengan peleburan 34 lembaga iptek kedalam BRIN, praktis anggaran riset pemerintah terpusat di dalam BRIN, yang pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01% terhadap PDB.

Sebagai catatan, pemerintah mulai dari 20222 melebur 39 lembaga riset di pemerintahan menjadi BRIN.

Total anggaran BRIN untuk 2023 sebesar Rp6,5 triliun, sekitar 65% nya digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung dan kendaraan dan lain-lain.

Sisanya sebesar Rp2,2 triliun atau sebesar 35% digunakan untuk kegiatan penelitian.

Anggaran Riset RI Kakah Jauh dari Malaysia dan Singapura

Data Bank Dunia menyebut rata-rata selama 10 tahun persentase pengeluaran penelitian dan pengembangan sangat kecil yakni 0,22% dari PDB. Angka ini kalah jauh dibandingkan China (2,08%), Singapura (1,98%) ataupun Malaysia (1,15%).

Secara khusus, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan juga pernah menyoroti minimnya anggaran riset.

Menurutnya, dengan merujuk pada Data Research and Development World (2023), Indonesia hanya ada di peringkat ke-34 dari 40 negara. Anggaran riset Indonesia hanya sebesar US$ 8,2 miliar pada 2022, rasio anggaran riset terhadap PDB paling rendah.

Kita kalau jauh ketimbang AS (US$679,4 miliar, urutan ke-1) atau Brasil (US$37 miliar, urutan ke-10).

Dalam catatannya, anggaran riset menurun dari tahun ke tahun. Alokasi Rp 26 triliun pada APBN 2018, terus menurun menjadi Rp 12 triliun pada 2021, dan semakin menurun jadi Rp 10 triliun pada 2023.

Merujuk Laporan Indeks Inovasi Global (2022), Indonesia juga hanya menempati peringkat ke-75 dari 135 negara. Di Asia Tenggara, kita kalah dari Singapura (7), Malaysia (36), Thailand (43), Vietnam (48), atau Filipina (59).

0 Response to "Ganjar Sangat Prihatin Melihat Fenomena Anggaran Riset Indonesia Kalah Dari Malaysia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel