TPN Ganjar-Mahfud Membuka Posko Pengaduan Untuk Netralitas Pemilu 2024

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan, dirinya mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas Pemilu 2024.

“Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri,” kata Todung Mulya Lubis kepada wartawan, Minggu (12/11).

Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.

Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi, berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.

Karena itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab mereka harus bertanggung jawab jika pemilu ini berjalan cacat.

“Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori,” ucap Todung.

Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.

Todung mengatakan, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.

“Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas,” papar Todung.

Todung mengingatkan, jika masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur atau setback sangat jauh.

Todung menyebutkan, dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada dimana-mana. Namun sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian dan Babinsa serta Satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.

“Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu,” cetua Todung.

Selain itu, kata Todung, ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo – Gibran. Menurut Todung, ini suatu hal yang kontras.

“Ini jadi akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024,” pungkas Todung.

Share this post