Ganjar Pranowo Memberikan Kritikan Terkait Presiden Boleh Melakukan Kampanye dan Berpihak



Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, turut mengomentari terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat melakukan kampanye pada pilpres 2024.

Ganjar Pranowo mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara, aparatur sipil maupun aparat keamanan di pemilu 2024.

Politikus PDIP itu mengatakan, presiden melakukan kampanye telah diatur pada pada pasal tertentu, tapi tidak tunggal atau pasalnya berlapis.

Pandangan Ganjar, apabila presiden dalam hal ini incumbent maka diperbolehkan. Dalam kasus pilpres 2024 ini, Jokowi sudah bukan lagi incumbent, karena sudah dua periode menjabat presiden. Maka itu, Ganjar meminta Jokowi untuk lebih mengedepankan netralitas.

“Saya kira netralitas menjadi penting, karena statement Beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi pas kalau diterapkan,” ujar Ganjar Pranowo saat mengikuti kegiatan kampanye di Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Ganjar menilai, pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden diperbolehkan kampanye dapat dikoreksi karena mempertaruhkan demokrasi. Pertaruhan tersebut berkaitan dengan potensi intervensi pemegang kekuasaan tertinggi, dalam hal ini presiden.

“Saya kira agak berbahaya kalau dilakukan, meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan. Maka itu akan menjadi perdebatan, dan hari ini perdebatan sudah terjadi,” jelas Ganjar.

Ganjar meminta Jokowi dan pejabat tinggi negara dapat segera mengembalikan netralitas agar tidak disalahgunakan. Hal itu dimaksudkan kepada TNI, Polri, ASN maupun kepala daerah.

Saat disinggung penyebab Jokowi mengubah pernyataannya soal netralitas di pemilu 2024, yang sebelumnya meminta meminta semua pejabat negara, ASN, aparat TNI/Polri untuk netral, Ganjar tidak mengetahui alasannya.

“Ya tanya beliau sendiri,” ucap Ganjar.

Begitu pun saat disinggung soal dugaan Jokowi berpose dua jari yang condong kepada pasangan Prabowo-Gibran, Ganjar juga tidak tahu. Apabila benar Jokowi berpose dua jari dan ditujukan untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran, maka Jokowi perlu melakukan klarifikasi.

“Kalau angkanya dua mungkin perlu cukup klarifikasi saja, apakah benar. Maka relasi dengan sikap dan statement boleh kampanye penting untuk kemudian diberikan kepada publik,” ujar Ganjar.

Ganjar Tak Perlu Antisipasi jika Jokowi Benar-benar Ikut Kampanye Prabowo-Gibran

Ganjar mengaku sempat berdiskusi dengan cawapresnya yakni Mahfud Md terkait potensi konflik untuk dieliminasi dari para pemangku kepentingan yang memiliki jabatan.

Pada diskusi tersebut para pemangku kepentingan diharapkan mundur apabila memiliki potensi yang bertabrakan dengan demokrasi.

“Jadi jabatan apa pun boleh, tapi mundur. Mundur itu saya kira menjadi sangat fair karena nilai demokrasinya akan terjaga. Kalau tidak pasti akan menyulitkan,” tegas Ganjar Pranowo.

Ganjar mengaku tidak terpengaruh atau memiliki strategi lain apabila Presiden Jokowi akan melakukan kampanye untuk pasangan Prabowo-Gibran. Ganjar menyatakan tidak perlu melakukan langkah antisipasi apa pun apabila Jokowi benar-benar melakukan kampanye.

“Saya tidak perlu mengantisipasi siapa pun karena kita bergerak sendiri,” kata Ganjar.

Terkait desakan terhadap cawapres Mahfud Md yang saat ini masih menjabat sebagai Menkopolhukam diminta untuk mundur, Ganjar memberikan pembelaan kepada Mahfud. Ganjar menyakini bahwa Mahfud sedang menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Jokowi.

“Sudah bicara, dia sedang menunggu momentum. Orangnya bertanggung jawab. Coba lihat di antara sekian menteri yang punya integritas tinggi, anda lihat saja siapa orangnya,” pungkas Ganjar.

0 Response to "Ganjar Pranowo Memberikan Kritikan Terkait Presiden Boleh Melakukan Kampanye dan Berpihak"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel