Ganjar Pranowo Menanti Hukuman Kepada Ketua KPU RI yang Melanggar Kode Etik



Capres Ganjar Pranowo mengaku menanti hukuman atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik Ketua KPU Hasyim Asyari.

Ganjar Pranowo mengaku menanti hukuman atas pelanggaran kode etik Ketua KPU dan sejumlah komisioner KPU RI lainnya terkait dengan batas usia Capres Cawapres.

Diketahui KPU RI mengubah ketentuan batas usia Capres Cawapres usia putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut membuat putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres 2024 sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.

Belakangan DKPP memutuskan Ketua dan enam komisioner KPU RI bersalah dalam proses perubahan ketentuan syarat batas usia Capres Cawapres

Ganjar Pranowo pun mengaku terkejut dengan putusan DKPP bahwa penyelenggara Pemilu telah melanggar etika.

“Ya saya sudah membaca tadi agak terkejut juga, kita melihat DKPP keputusan yang menyampaikan bahwa dia (KPU) melanggar etika,” kata Ganjar saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/2/2024) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Ganjar mengatakan, dirinya belum tahu apa hukuman selanjutnya atas putusan DKPP tersebut.

“Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan soal etika ini,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Namun Ganjar pun menunggu keputusan dari KPU atas pencalonan Gibran sebagai cawapres setelah putusan DKPP.

“Ya nanti kita tunggu tindaklanjuti dari KPU yah,” ucapnya.

Diketahui selain Ketua KPU RI, keenam komisioner KPU RI juga dinyatakan bersalah atas kebijakan yang diambil dari putusan MK soal batas usia Capres Cawapres.

Mereka dinyatakan bersalah yakni yakni August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Mereka dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan pelanggaran kode etik keenam komisioner KPU RI tersebut.

Di mana para komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari PKPU.

“Para teradu dalam menaati putusan MK a quo dengan bersurat terlebih dulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU,” ucap Wiarsa.

Wiarsa mengatakan dalam pertimbangan, tindakan ketua dan komisioner KPU yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilu dan capres-cawapres adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024,” papar Wiarsa.

“Terlebih Peraturan KPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran bakal capres-cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo,” sambung Wiarsa.

Dalam amar putusan itu, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakannya paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan itu.

0 Response to "Ganjar Pranowo Menanti Hukuman Kepada Ketua KPU RI yang Melanggar Kode Etik"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel